Transfer pricing atau harga transfer merupakan hal yang lazim dalam dunia usaha. Transfer pricing diterapkan dengan berbagai tujuan, seperti untuk mengoptimalkan penghasilan, mengurangi risiko keuangan, hingga mengurangi beban pajak perusahaan.

Pada tahun 2016, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan PMK 213 yang mengatur tentang transfer pricing. Seperti apa isi dari peraturan tersebut? Jangan lewatkan pembahasan berikut dari Jasa Transfer Pricing Jakarta.

Isi Peraturan Menteri Keuangan 213

Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.03/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2016 mengatur bahwa wajib pajak diwajibkan untuk menyimpan dokumen atau informasi tambahan ketika melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Menurut isi peraturan tersebut, jelas bahwa PMK 213 lebih berfokus pada transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan tertentu. Selain itu, diatur pula mengenai tata cara pengelolaannya.

Hubungan istimewa yang dimaksudkan diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh. Dalam peraturan tersebut, terdapat dokumen penentuan transfer pricing (TP Doc) yang menjadi dasar penerapan prinsip Arm’s Length Principle (ALP) dalam menentukan harga transfer.

Yang menjadi dasar hukum dari wajibnya untuk melampirkan TP Doc adalah sebagai berikut:

  • Pasal 3 ayat (6) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa wajib pajak harus melampirkan dokumen dan wajib menyimpan catatan atau buku yang dijadikan dasar pembukuan.
  • Pasal 10 ayat (2) PP No. 74 Tahun 2011 yang berisi bahwa wajib pajak wajib menyimpan dokumen serta informasi tambahan ketika melakukan transaksi dengan pihak tertentu.
ilustrasi jasa transfer pricing
jasa transfer pricing

Dokumen TP Doc yang dimaksud terdiri dari beberapa bagian, antara lain:

  1. Dokumen Induk

Master file ini berisi informasi tentang grup usaha serta perihal lain seperti struktur kepemilikan grup usaha, kegiatan usaha, harta tidak berwujud, aktivitas keuangan, serta laporan keuangan konsolidasi.

  1. Dokumen Lokal

Dokumen lokal atau local file harus memuat informasi tentang identitas serta kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak, informasi transaksi independen dan afiliasi oleh wajib pajak, penerapan prinsip ALP, informasi keuangan, dan peristiwa yang mempengaruhi pembentukan harga.

  1. Laporan Per Negara

Dokumen ini harus berisi informasi tentang alokasi penghasilan, aktivitas usaha, dan pajak per negara dari anggota grup usaha. Informasi tersebut juga meliputi PPh Pot/Put, laba atau rugi sebelum pajak, peredaran bruto, modal, dan lain sebagainya.

Laporan Per Negara juga harus memuat informasi tentang daftar anggota grup usaha serta aktivitas usaha yang dilakukan pada tiap negara.

Kriteria Wajib Pajak

Menurut PMK 213, tidak semua wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. Terdapat dua kriteria wajib pajak yang harus membuat TP Doc, antara lain:

  • Wajib pajak tersebut melakukan transaksi dengan nilai peredaran bruto lebih dari lima puluh miliar pada tahun pajak sebelumnya, atau nilai transaksi barang berwujud lebih dari dua puluh miliar pada tahun pajak sebelumnya.
  • Wajib pajak adalah entitas induk dari grup usaha dan mempunyai peredaran bruto konsolidasi sebesar sebelas triliun rupiah pada tahun pajak yang bersangkutan.

Namun, aturan PMK 213 juga memuat pengecualian. Wajib pajak tidak diwajibkan untuk membuat TP Doc apabila wajib pajak tersebut mempunyai transaksi afiliasi tetapi tidak masuk ke dalam kategori yang disebutkan. 

Untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan, pemerintah akan memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran seperti tidak melampirkan dokumen induk, dokumen lokal, atau dokumen per negara. Sanksi yang dikenakan bervariasi, mulai dari teguran secara tertulis hingga denda.

Secara garis besar, PMK 213 dibuat untuk menghindari perusahaan nakal yang ingin memanipulasi harga sehingga menyebabkan kerugian pada pemerintah. Dengan adanya TP dokumen, diharapkan transaksi afiliasi menjadi lebih transparan. 

Write A Comment