Mocil Pratama, Honda Estillo Club

"Saya pikir belum wajar, ya. Karena orang selevel menteri pasti gajinya sudah lebih dari cukup. Apalagi kalau hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka.

"Kenaikan gaji ini akan ada sisi negatif dan positifnya. Sisi positifnya, supaya bisa mengurangi risiko korupsi pejabat-pejabat. Tapi, apa ada alat untuk mengukur kinerja mereka?

"Menaikkan gaji menteri saat ini sangat tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Saya pikir, ini motif Pemerintah sekarang untuk menambah power dan glory.

"Dengan kedua motif itu, maka kekuasaan akan tetap dipertahankan. Melalui glory berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin kepentingan pribadi atau golongan.

"Yang lebih perlu dilakukan adalah reformasi birokrasi. Seperti prioritas efisiensi belanja negara, dan memperbaiki program kerja kementerian yang ada."

"Dari kinerja 100 hari kabinet saja belum terlihat adanya perubahan, tapi mengapa sudah ada wacana menaikkan gaji menteri? Bukti kinerja para menteri dalam seratus hari saja belum dapat dirasakan masyarakat.

"Saya rasa itu belum waktunya. Gaji para menteri sekarang sudah cukup besar. Kalau dinaikkan terus, bagaimana nantinya kinerja mereka?

"Kalau mau menghilangkan korupsi di kalangan pejabat, itu sih tergantung dari niat dan jiwa si pejabat itu sendiri. Ada yang inginnya meminta lebih tapi kerja sedikit, ada juga yang minta sedikit tapi kerjanya banyak."

"Sah-sah saja gaji menteri dinaikkan. Dengan catatan, bagi mereka yang kinerjanya bagus dan memuaskan. Kalau kerjanya cuma gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan, percuma dinaikkan. Semakin rajin dan bagus, gaji boleh tambah.

"Kalau ditanya menteri mana yang harus naik gaji, saya juga bingung, karena yang saya lihat, menteri-menteri sekarang nggak pada cocok dengan bidangnya. Kayak Hatta Rajasa jadi Menko Ekonomi, atau Andi Mallarangeng jadi Menpora – nggak nyambung!"

"Enak banget gaji naik melulu. Tapi, budaya korupsi sudah melekat, sulit dipisahkan. Kalau korupsi, ya, korupsi aja, walaupun gaji sudah dinaikkan.

"Menurut saya, menteri sekarang nggak ada yang pantas untuk dinaikkan gajinya, karena kerjanya belum kelihatan.

"Tapi, kalau saya yang jadi menteri, ya, bakal saya terima. Namanya juga rezeki, mana ada yang mau nolak?"

"Naik gaji ada benarnya juga. Tapi, nggak jamin bakal mengurangi korupsi. Kita harus tahu dulu gaji menteri berapa, tanggungan dan inventaris yang ditanggung gimana, memenuhi atau nggak dengan gaji yang ada. Tapi, kalau dilihat, belum waktunya.

"Kalau bicara siapa yang pantas naik gaji, saya rasa untuk sekarang ini nggak usah dulu, karena kita negara berkembang yang masih miskin. Yang penting, bangsa ini keluar dari kemiskinan, biar anak-cucu hidup enak."

warga

"Sangat diragukan kenaikan gaji akan mengurangi korupsi dan produktivitas seorang pejabat. Karena kenaikan gaji tersebut tidak dibarengi dengan pembinaan moral atau mental yang seharusnya menjadi faktor utama dari segala aktivitas kehidupan sehari - hari.

"Saat ini gaji pejabat naik, tapi buktinya kasus korupsi semakin meningkat, sementara produktivitas menurun. Contohnya, dalam program 100 hari Presiden SBY-Boediono, banyak pejabat yang produktivitasnya jeblok.

"Bukti ini bisa dilihat dengan kenyataan bahwa saat ini masih banyak rakyat yang tidak sejahtera. Bahkan untuk biaya hidup sehari-hari sangat sulit.

"Jadi, yang utama untuk dibenahi adalah moral dan mental, bukan kenaikan gaji yang berlipat. Pejabat digaji adalah sangat wajar, karena sebagai abdi negara. Namun, kenaikan gaji tersebut harus diimbangi dengan kesejahteraan rakyat.

"Andai saya diberi kepercayaan menjadi menteri, saya akan tolak. Kenaikan gaji akan saya alokasikan untuk lapangan kerja, sehingga rakyat menjadi sejahtera.

"Kalau rakyat sudah sejahtera dan makmur, saya akan terima; dengan catatan, rakyat tidak iri. Baldatun thoyyibatun warrobun gafur – negara yang baik dan penuh anugerah Tuhan."

"Jadi pemimpin tidak hanya menggunakan sistem pemerintahan yang ada, tapi juga harus menggunakan hati nuraninya. Sebaiknya berpikir dulu sebelum mengambil tindakan apa pun, apalagi untuk rakyat.

"Para menteri yang mau dinaikkan gajinya itu kan ekonominya relatif sudah mapan. Tapi, kenapa masih tetap diusulkan mendapat sesuatu yang lebih?

"Sebenarnya bukan itu prioritas yang harus didahulukan, tapi perbaikan ekonomi rakyat dan kemudahan serta kemurahan akses pendidikan itu yang perlu dipacu untuk mengalami kenaikan."

Joko Puspito Murti, Ketua Bis Mania Communty (BMC)

"Baru dilantik kok udah minta naik gaji? Seharusnya mereka menunjukkan kinerja yang bagus dulu, baru minta naik gaji.

"Kalau alasan mereka untuk mengurangi tingkat korupsi dan meningkatkan produktifitas kerja, nggak logis banget, karena untuk mengurangi tingkat korupsi dibutuhkan penegakan hukum, bukannya kenaikan gaji.

"Saya pikir untuk meningkatkan produktifitas kerja para menteri, Presiden harus sering mengontrol kinerja menterinya. Dan, Presiden juga harus memberikan deadline bagi para menterinya. Jika banyak menteri yang kerjanya molor, lebih baik dipecat saja."

"Belum saatnya gaji menteri dinaikkan, karena keadaan ekonomi kita belum stabil. Masih banyak orang-orang yang kelaparan di negeri ini. Seharusnya Pemerintah urusi dulu nasib mereka, bukannya sibuk memperkaya diri.

"Saya baca di suratkabar, gaji menteri tuh Rp 70 juta. Apa masih kurang dengan gaji segitu? Lagian, fasilitas yang diberikan negara untuk menteri juga sudah besar. Jangan sampai uang negara hanya habis untuk keperluan pribadi menteri.

"Kalau ingin mengurangi tingkat korupsi, harus ada penegakan hukum atau sanksi bagi koruptor dipertegas. Manusia itu tidak akan pernah ada puasnya. Kita tidak akan merasa cukup dengan apa yang kita dapat, walaupun nilainya sudah cukup besar."